Rakornas Penerapan dan Pelaporan SPM

Jumat, 24 Oktober 2025 - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan rapat koordinasi secara virtual guna membahas evaluasi pelaporan SPM Triwulan III Tahun 2025 serta capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah khususnya di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah untuk memastikan pelayanan dasar yang bermutu, serta menyelaraskan capaian SPM dengan penggunaan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG) dan Dana Alokasi Umum Block Grant (DAU BG) sebagai instrumen pendanaan utama pemenuhan pelayanan dasar.

Sinergi, komitmen, dan ketepatan pelaporan menjadi kunci peningkatan kualitas layanan publik menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.