Lamongan, 15 Juli 2026 - Dalam rangka menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan publik, hari ini (15/7) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi melalui Zoom Meeting dengan agenda utama Evaluasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan I sekaligus Persiapan Penutupan Pelaporan SPM Triwulan II Tahun 2026.
Pertemuan virtual ini dihadiri oleh seluruh jajaran pemangku kepentingan dan tim pelaksana SPM. Fokus utama dalam agenda ini adalah melakukan bedah data secara objektif terhadap capaian indikator pelayanan dasar yang telah berjalan di Triwulan I. Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memetakan kendala di lapangan, mengukur efektivitas program, serta merumuskan solusi strategis atas target-target yang belum tercapai secara maksimal.
Memasuki fase krusial menjelang penutupan pelaporan Triwulan II, rapat ini juga menekankan pentingnya percepatan pengumpulan data pendukung (data dukung) yang valid dan akurat. Ketepatan waktu dan validitas input data ke dalam sistem pelaporan menjadi kunci utama agar potret pelayanan publik di daerah dapat terdokumentasi dengan baik dan memenuhi standar nasional.
Selain itu, dilakukan pula pembahasan terkait evaluasi hasil verifikasi Inspektorat terhadap pelaporan SPM. Melalui evaluasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil verifikasi, menyempurnakan kelengkapan dokumen pendukung, serta melakukan perbaikan terhadap temuan maupun catatan yang masih memerlukan penyelesaian. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelaporan SPM yang akurat, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penerapan SPM bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan sebuah manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam memberikan hak-hak pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga sosial.
Melalui penguatan koordinasi dan sinergi antar-sektor ini, diharapkan seluruh kendala administratif maupun teknis dapat segera teratasi sebelum batas waktu penutupan pelaporan Triwulan II. Mari bersama-sama tingkatkan kinerja, jaga integritas data, dan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan prima.
