Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lamongan Triwulan IV Tahun 2026, pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Bapak Joko Nursiyanto, S.H., M.H. Turut hadir sebagai narasumber dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Mudji Utami, S.E., M.M. dan Bapak Eldo Esfandyari, S.IP.
Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus memastikan proses pelaporan capaian penerapan SPM berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPM merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya untuk menjamin terpenuhinya pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu SPM, serta perwakilan dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lamongan. Keterlibatan berbagai perangkat daerah ini menjadi wujud pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan penerapan SPM, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Dalam pelaksanaannya, rapat difokuskan pada evaluasi capaian penerapan SPM Triwulan IV Tahun 2026, pendalaman teknis mekanisme pengisian dan pelaporan melalui aplikasi e-SPM, serta identifikasi berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam pemenuhan data dan kelengkapan dokumen pendukung. Selain itu, dilakukan pula penguatan pemahaman terkait pentingnya kesesuaian data, ketepatan indikator, serta kelengkapan bukti dukung agar informasi yang disampaikan dalam pelaporan dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi pelaksanaan pelayanan dasar secara akurat.
Melalui pemaparan materi dan diskusi bersama narasumber, diharapkan seluruh OPD pengampu SPM dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara pelaporan, meningkatkan ketelitian dalam penginputan data, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-SPM. Evaluasi ini juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, sehingga kendala teknis maupun administratif dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antarperangkat daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan SPM. Dengan pelaporan yang semakin akurat, lengkap, dan tepat waktu, diharapkan capaian penerapan SPM di Kabupaten Lamongan dapat terus ditingkatkan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terlaksana secara optimal, merata, dan berkelanjutan.



