Surabaya, 28 Juli 2026 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berkomitmen mendorong keterpaduan data geospasial serta tertib administrasi wilayah. Melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pemprov Jatim menggelar rapat "Fasilitasi Pemutakhiran dan Pelacakan Pilar Batas Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur" di Ruang Rapat Jayabaya, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Timur terkait perekaman dan pelaporan pilar batas daerah. Langkah ini juga sejalan dengan pelaksanaan Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah serta Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Dalam agenda ini, Pemprov Jatim melibatkan seluruh jajaran Bagian Pemerintahan Se-Jawa Timur untuk menyatukan pemahaman dan langkah dalam pelaksanaan Pemutakhiran dan Pelacakan Pilar Batas Daerah. Sinergi bersama narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), hingga Topdam V/Brawijaya turut dihadirkan untuk mendorong transformasi data pilar batas dari sistem manual menuju basis data digital yang akurat dan terintegrasi.
Dengan pemutakhiran data yang tertib, diharapkan kepastian batas wilayah di seluruh Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dapat terwujud demi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
